SOPPENG – Di sebuah bangunan yang dulu menjadi tempat pasien menjalani perawatan, kini terdengar suara siswa menghafal pelajaran, berdiskusi, dan menata cita-cita. Eks RSUD Ajjappange yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai fasilitas kesehatan, kini menjadi saksi lahirnya harapan baru melalui Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Soppeng.
Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pembangunan pendidikan. Program yang digagas pemerintah pusat ini hadir dengan misi besar: membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui sistem pendidikan berasrama yang seluruh kebutuhan dasarnya ditanggung negara.
Di Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah yang lebih awal memperoleh kepercayaan untuk menjalankan program tersebut. Namun, hadirnya Sekolah Rakyat tidak terjadi dalam semalam. Ada proses panjang yang dimulai jauh sebelum siswa pertama memasuki ruang kelas.
Ketika pemerintah pusat mulai membuka peluang bagi daerah untuk menjadi lokasi Sekolah Rakyat pada 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng bergerak cepat menyiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan.
Pada April 2025, rapat khusus perencanaan pembentukan Sekolah Rakyat digelar dan dipimpin Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah penyediaan lahan sekitar lima hektare untuk pembangunan sekolah beserta fasilitas pendukungnya.
Tak berhenti di situ, berbagai tahapan administrasi, koordinasi lintas sektor, hingga penyiapan lokasi terus dilakukan. Pada Juni 2025, tim dari Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah turun langsung melakukan verifikasi dan peninjauan sejumlah titik yang disiapkan sebagai lokasi pembangunan.
Tahapan tersebut menjadi penentu apakah Soppeng layak masuk dalam daftar daerah penerima program. Hasilnya, Soppeng berhasil menempatkan diri dalam gelombang awal penerima Sekolah Rakyat dari total 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Keberhasilan itu menunjukkan bahwa kesiapan daerah sering kali menjadi faktor penting dalam menghadirkan program strategis nasional ke tengah masyarakat.
Tantangan berikutnya muncul ketika tahun ajaran baru semakin dekat, sementara pembangunan kampus permanen masih membutuhkan waktu.
Di satu sisi, siswa yang telah lolos seleksi harus segera mendapatkan layanan pendidikan. Di sisi lain, gedung sekolah yang direncanakan belum selesai dibangun.
Dalam situasi itulah Pemerintah Kabupaten Soppeng mengambil langkah cepat. Bupati Soppeng Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Selle KS Dalle memutuskan memanfaatkan bangunan eks RSUD Ajjappange sebagai lokasi sementara Sekolah Rakyat.
Keputusan tersebut menjadi solusi yang memungkinkan proses belajar mengajar tetap berjalan tanpa harus menunggu pembangunan kampus permanen selesai.
Bangunan yang sebelumnya digunakan untuk pelayanan kesehatan diberi fungsi baru sebagai ruang pendidikan. Ruang-ruang perawatan disulap menjadi kelas belajar. Koridor yang dahulu dipenuhi aktivitas medis kini menjadi jalur yang setiap hari dilalui siswa menuju ruang pembelajaran.
Langkah itu sekaligus menunjukkan bahwa aset daerah dapat dioptimalkan kembali untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Saat ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 64 Soppeng telah menampung sekitar 100 siswa yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan data pemerintah pusat.
Mereka melewati proses seleksi dan verifikasi yang ketat untuk memastikan program benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.
Bagi para siswa tersebut, Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar. Program ini menjadi peluang untuk memperoleh pendidikan yang mungkin sebelumnya sulit dijangkau. Dengan sistem berasrama, kebutuhan pendidikan, tempat tinggal, hingga kebutuhan dasar lainnya ditanggung pemerintah sehingga peserta didik dapat lebih fokus menata masa depan.
Di ruang-ruang sederhana eks RSUD Ajjappange itulah mimpi-mimpi baru mulai tumbuh.
Tonggak penting berikutnya terjadi pada 12 Januari 2026 ketika Presiden Republik Indonesia meluncurkan Program Sekolah Rakyat Tahun 2026 secara nasional sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah permanen di berbagai daerah.
Di Kabupaten Soppeng, pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 64 dipusatkan di kawasan Lempa, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata.
Progres pembangunan terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan Juni 2026, pembangunan fisik dilaporkan telah mencapai sekitar 90 persen dan ditargetkan siap digunakan pada tahun ajaran baru.
Kelak, aktivitas pendidikan akan berpindah ke kampus permanen yang lebih lengkap dan representatif. Namun sejarah awal Sekolah Rakyat di Soppeng akan tetap melekat pada bangunan eks RSUD Ajjappange yang menjadi titik mula perjalanan program tersebut.
Hadirnya Sekolah Rakyat membawa harapan besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Soppeng. Program ini tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang berkelanjutan.
Di balik berdirinya bangunan sekolah dan berbagai fasilitas yang tersedia, terdapat kerja panjang yang mungkin tidak selalu terlihat. Mulai dari penyiapan lahan, pemenuhan administrasi, koordinasi dengan pemerintah pusat, hingga keberanian mengambil keputusan cepat saat fasilitas permanen belum siap digunakan.
Kini, setiap pagi, puluhan siswa datang dengan seragam dan cita-cita yang sama besarnya dengan anak-anak di sekolah mana pun. Mereka belajar, berinteraksi, dan membangun masa depan dari tempat yang dahulu memiliki fungsi berbeda.
Barangkali itulah makna paling sederhana dari hadirnya Sekolah Rakyat di Soppeng: memastikan bahwa kesempatan tidak datang terlambat bagi mereka yang paling membutuhkannya.
Sebab pendidikan bukan hanya tentang gedung yang megah atau fasilitas yang lengkap. Pendidikan adalah tentang membuka jalan. Dan di Soppeng, jalan itu telah mulai dibangun—bahkan sebelum kampus permanennya selesai berdiri.
0 Komentar