Petarakyat.com, MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten Soppeng mendapat penguatan legalitas atas sejumlah aset daerah. Sertifikat aset berupa jalan raya dan pasar diserahkan dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang berlangsung di Makassar, Selasa (6/10/2026).
Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama kepala daerah dari sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Soppeng menjadi salah satu dari 11 daerah di Sulsel yang menerima sertifikat aset daerah. Selain Soppeng, penerima lainnya berasal dari Kabupaten Takalar, Kota Parepare, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Jeneponto, Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Bone.
Penyerahan sertifikat tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah (BMD). Kepastian administrasi dan legalitas aset dinilai penting untuk memberikan perlindungan sekaligus memastikan aset pemerintah dapat dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Kegiatan ini juga menjadi forum pengawasan Komisi II DPR RI terhadap sejumlah persoalan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan aset, BMD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Forum tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
Andi Sudirman mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah. Menurutnya, sertifikasi merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola aset sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Kami tentu mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah ini. Pembangunan daerah melalui program Asta Cita Nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah,” ujar Andi Sudirman.
Ia menegaskan, pembangunan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menjalankan berbagai program prioritas nasional.
Selain persoalan aset, forum tersebut turut membahas kebutuhan koordinasi dalam penyelesaian berbagai persoalan daerah, mulai dari lingkungan dan persampahan, pengelolaan BUMD hingga sektor pembangunan lainnya.
Bagi Pemkab Soppeng, diterimanya sertifikat aset jalan raya dan pasar menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepastian hukum dan administrasi terhadap aset milik daerah.
Kehadiran Bupati Suwardi Haseng juga menjadi momentum memperkuat komunikasi Soppeng dengan pemerintah pusat dan DPR RI, terutama dalam mendorong penyelesaian berbagai agenda pembangunan yang membutuhkan dukungan lintas lembaga.
0 Komentar