Rapat tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran GTRA sebagai garda terdepan penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang di Kabupaten Soppeng. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Kantor Pertanahan, OPD terkait, para camat, lurah, hingga kepala desa.
Pelaksanaan rapat merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 April 2026 lalu, yang menyoroti optimalisasi peran GTRA dalam menangani berbagai isu strategis pertanahan dan tata ruang di daerah.
Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar program administratif, melainkan langkah strategis untuk menjawab persoalan pertanahan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan.
Salah satu fokus utama yang dibahas yakni percepatan penanganan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) yang dinilai memiliki potensi besar mendukung program strategis nasional, khususnya sektor pangan.
Beberapa kawasan yang menjadi perhatian di antaranya lahan PT Coppo Bina Atakka di Desa Sering, PT Sering Raya di Desa Sering, serta eks HGB PTPN di Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, yang masa haknya telah berakhir namun belum dilakukan perpanjangan.
Selain isu pertanahan, rapat juga membahas proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng yang kini telah memasuki tahap persetujuan substansi. Bupati meminta seluruh instansi terkait agar aktif terlibat dan memaksimalkan koordinasi demi memastikan revisi RTRW berjalan optimal dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Di akhir rapat, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota GTRA Kabupaten Soppeng atas sinergi dan komitmen yang terus dibangun. Ia berharap koordinasi tersebut mampu menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat pelaksanaan reforma agraria sekaligus mendukung visi pembangunan nasional melalui program Asta Cita Presiden.
0 Komentar