Instruksi tersebut disampaikan Bupati saat meninjau langsung progres pembangunan bersama tim dari Kementerian Sosial RI, Senin (13/7/2026). Dalam peninjauan itu, ia didampingi Plt Sekretaris Daerah Andi Haeruddin, Kepala Dinas Sosial Taufiq Ramli, SSTP., MM, serta Kepala Sekolah SRT 64 Soppeng, Arni Erjillah, S.Pd., Gr.
Di hadapan pelaksana proyek, Suwardi menegaskan bahwa tidak ada lagi waktu untuk bekerja secara normal. Menurutnya, pembangunan harus dipacu agar fasilitas utama Sekolah Rakyat dapat digunakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.
"Progres pembangunan harus dikebut. Saya ingin pekerjaan berjalan selama 24 jam agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai," tegas Suwardi.
Tak hanya memberikan instruksi, Bupati juga memastikan dirinya akan turun langsung ke lokasi setiap dua hari sekali untuk mengevaluasi perkembangan pekerjaan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar komitmen bekerja selama 24 jam benar-benar dijalankan oleh pihak pelaksana.
Meski pembangunan kawasan sekolah secara keseluruhan belum selesai, Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan sejumlah fasilitas prioritas sudah dapat difungsikan pada 31 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya operasional Sekolah Rakyat secara serentak di 62 kabupaten/kota di Indonesia.
Adapun fasilitas yang menjadi prioritas penyelesaian meliputi dua asrama siswa, dua asrama guru, ruang kelas, masjid, gedung serbaguna, kantin, serta dapur. Sementara bangunan lainnya akan diselesaikan secara bertahap setelah dipastikan tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar.
Suwardi menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengesampingkan aspek keselamatan. Ia mengingatkan agar seluruh area yang nantinya digunakan siswa benar-benar aman, nyaman, dan layak huni, meskipun sebagian pekerjaan konstruksi masih berlangsung di lokasi lain.
Akibat belum siapnya sejumlah fasilitas utama, pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang sebelumnya dijadwalkan pada 14 Juli 2026 terpaksa ditunda. Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan MPLS dilaksanakan pada 31 Juli 2026 sesuai pedoman Kementerian Sosial.
Sebanyak 370 peserta didik akan mengikuti kegiatan tersebut, terdiri atas 270 siswa baru dan 100 siswa existing. Selama MPLS, para siswa akan mengikuti berbagai agenda, mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), DNA Talent, tes psikologi, hingga penampilan kreatif dari siswa existing sebagai bentuk penyambutan bagi peserta didik baru.
Dengan percepatan yang terus dikawal langsung oleh Bupati, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap Sekolah Rakyat Terintegrasi dapat segera beroperasi dan menjadi pusat pendidikan yang aman, nyaman, serta mampu memberikan layanan terbaik bagi seluruh peserta didik.
0 Komentar