Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan kesiapan teknis sebelum program optimasi lahan diterapkan di lapangan. Fokus utama diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian non rawa guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian sekaligus mendorong peningkatan indeks pertanaman petani di Kabupaten Soppeng.
Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menegaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah sehingga membutuhkan dukungan yang terintegrasi, mulai dari pengolahan lahan, ketersediaan air irigasi, hingga fasilitas penunjang pascapanen.
Ia menjelaskan, review SID tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya yang menghadirkan tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun desain teknis program optimasi lahan non rawa Tahun 2026. Menurutnya, akurasi data dan ketepatan desain menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pertanian daerah.
“Optimalisasi lahan non rawa harus mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional,” ujar Suwardi.
Program optimasi lahan non rawa Tahun 2026 sendiri direncanakan mencakup area seluas 6.256 hektare yang tersebar di tujuh kecamatan, ditambah pengembangan sekitar 1.500 hektare di Kecamatan Liliriaja. Program tersebut juga menjadi bagian dari visi pembangunan daerah berbasis agropolitan yang tengah didorong Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Menariknya, hasil review SID menunjukkan keterkaitan kuat dengan program prioritas daerah “Listrik Masuk Sawah”. Berdasarkan rekomendasi teknis, sekitar 84 persen pekerjaan optimasi lahan nantinya akan difokuskan pada pembangunan pompa air dan sumur bor berbasis energi listrik.
Dalam laporan SID terungkap terdapat sekitar 533 titik sumur bor yang tersebar di delapan kecamatan. Potensi tersebut dinilai sangat mendukung percepatan realisasi program listrik masuk sawah yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengairan pertanian.
Data SID juga mencatat sebanyak delapan kecamatan, 45 desa, dan 164 kelompok tani telah disurvei. Dari hasil delineasi lapangan, luas lahan potensial bahkan meningkat menjadi 8.315,58 hektare atau bertambah sekitar 2.057 hektare dari usulan awal.
Mayoritas lokasi diarahkan untuk mencapai indeks pertanaman IP 200 atau dua kali panen dalam setahun. Tercatat sebanyak 140 lokasi atau sekitar 85,4 persen dari total lokasi survei diproyeksikan mampu mencapai target tersebut. Sumber air dominan berasal dari sumur air tanah, sementara infrastruktur yang paling banyak direkomendasikan berupa pompa air dan jaringan irigasi air tanah (JIAT).
Meski demikian, review SID juga menemukan sejumlah catatan penting, termasuk adanya tujuh indikasi kelompok tani ganda yang masih memerlukan proses verifikasi lebih lanjut sebelum penetapan lokasi program dilakukan.
Sejumlah rekomendasi prioritas turut disampaikan dalam forum tersebut, di antaranya percepatan pembangunan pompa air dan JIAT di 132 lokasi, penanganan 21 lokasi yang belum memiliki sumber air, hingga peningkatan sumber air pada 24 lokasi dengan indeks pertanaman yang masih berada pada kategori IP 100.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong percepatan penetapan lokasi dan alokasi anggaran Tahun 2026, penguatan koordinasi dengan P3A dan GP3A terkait operasional infrastruktur, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pascakonstruksi secara berkala.
“Melalui proses review ini diharapkan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta indeks pertanaman petani secara berkelanjutan,” ungkap Suwardi Haseng.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, tim pengawas, penyuluh pertanian, serta tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun SID. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng bekerja sama dengan LPPM Unhas.
Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap hasil review SID ini dapat menjadi landasan teknis yang kuat dalam pelaksanaan program optimasi lahan Tahun 2026 guna mendukung peningkatan produksi pertanian daerah sekaligus memperkuat target swasembada pangan nasional.
0 Komentar