Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, serta sejumlah tamu undangan.
Penyerahan dokumen KUA-PPAS menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan APBD 2027 sebagai landasan penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah, pengelolaan pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah agar sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Soppeng.
Dalam pemaparannya, Bupati Suwardi Haseng mengungkapkan sejumlah target pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 4,83 hingga 6,12 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 5,84 hingga 6,19 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 2,67 hingga 2,95 persen.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp82,97 juta hingga Rp83,89 juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga diproyeksikan meningkat hingga berada pada kisaran 74,75 sampai 75,36 poin sebagai indikator peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan proyeksi struktur APBD Tahun Anggaran 2027. Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp949,88 miliar, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp206,76 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp743,12 miliar. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp950,67 miliar.
Di sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah diperkirakan mencapai Rp30 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp20,04 miliar serta pembayaran utang daerah lainnya sebesar Rp9,16 miliar.
Meski optimistis terhadap capaian indikator pembangunan, Bupati Suwardi Haseng mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng masih menghadapi sejumlah tantangan fiskal. Menurutnya, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, terbatasnya ruang fiskal daerah, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efisiensi belanja, serta memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, akuntabel, serta mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.
0 Komentar